Blog: Pengantar Bisnis Informatika

A.Prosedur Pendirian Perusahaan

1. Mempersiapkan Data Pendirian PT

a. Nama PT

Nama PT minimal dari 3 suku kata, tidak boleh menggunakan serapan asing dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh yang lain.

Pengaturan lengkap tentang pemakaian nama PT diatur dalam PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b. Tempat dan Kedudukan PT

Adalah dimana PT beralamat dan berkedudukan hukum. Berada di dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten.

Apabila memilih Jakarta Selatan sebagai tempat kedudukan PT dalam pendirian PT, maka alamat PT harus ada di wilayah Jakarta Selatan.

Apabila alamat PT tersebut diatas bukan berada di Jakarta Selatan, maka berdasarkan praktek dianggap sebagai cabang dan selanjutnya harus dibuat Akta Cabang dan diurus perizinannya.

c. Maksud dan Tujuan PT

Maksud dan tujuan PT akan diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT. Menjelaskan bahwa PT tersebut didirikan untuk melakukan kegiatan apa saja.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam maksud dan tujuan PT, yaitu:

1. Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang yang dilarang oleh peraturan

2. Bidang usaha yang akan dijalankan, harus tertulis dalam akta pendirian PT

3. Bidang usaha yang akan dijalankan, harus memiliki izin usaha. Contoh apabila kegiatan usaha anda adalah restoran, maka anda wajib memiliki Izin Restoran

d. Struktur Permodalan PT

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk membuat PT, minimal Modal Dasar adalah Rp 50juta, dan minimal 25% dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor.

Dengan demikian seminim-minimnya syarat pendirian PT adalah Modal Dasar Rp 50juta, Modal Disetor/Ditempatkan Rp12.5 juta.

Sesuai dengan Paket Kebijakan XII yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan PP No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, maka ada ketentuan modal dasar tidak lagi minimum Rp 50juta, tetapi tergantung kesepakatan para pendiri PT.

e. Pengurus PT

Pengurus PT terdiri dari unsur Direktur dan Komisaris. Apabila terdapat lebih dari 1 orang Direktur, maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama. Terhadap Komisaris, juga berlaku hal yang sama.

Direktur bertugas menjalankan perusahaan sehari hari, termasuk tanda tangan kontrak, tanda tangan giro dan cek atas nama perusahaan, dan kegiatan lainnya.

Komirasi bertugas memberikan nasihat kepada Direktur. Dan Komisaris tidak berhak bertindak atas nama perusahaan, akibatnya tidak berhak tanda tangan kontrak dan lainnya.

2. Membuat Akta Pendirian di Notaris

Akta Pendirian PT tidak harus dibuat oleh Notaris yang bertempat kedudukan sama dengan tempat kedudukan PT. Bisa menggunakan Notaris mana saja asalkan telah memperoleh SK pengangkatan, disumpah dan terdaftar di Kemenkumham.

Semua Pendiri PT akan tanda tangan Akta Pendirian PT dihadapan Notaris. Apabila ada salah satu dan/atau semua pendiri PT ada yang berhalangan untuk menghadap Notaris, maka dapat dikuasakan.

Notaris juga akan membacakan isi dari Akta Pendirian PT, juga akan menjelaskan apa saja maksud pasal-pasal dalam Akta Pendirian PT.

Pada saat penandatangan Akta Pendirian PT, Notaris juga akan meminta beberapa dokumen-dokumen pernyataan diantaranya penggunaan nama PT, alamat lengkap PT, penyetoran modal dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT

Setelah dibuat Akta Pendirian PT, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Menteri Hukum dan HAM.

Lalu Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum PT, sehingga PT tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara.

Akibat PT telah menjadi badan hukum, maka PT dianggap sebagai suatu subjek hukum baru, yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat selamanya.

Salah satu kewajiban tersebut diantaranya adalah harus memiliki nomor pajak dan kewajiban untuk lapor pajak.

Dan karena telah menjadi badan hukum, PT telah bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan perbuatan hukum lain atas nama dirinya sendiri (atas nama PT).

4. Mengurus NPWP di Kantor Pajak

Menurut Wikipedia, Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

Contoh Format NPWP :

|0|7| . |4|5|5| . |1|2|3| . |3| . |3|3|5| . |0|0|0|

07 = kode jenis wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan atau bendaharawan (pemungut).

455.123 = nomor urut wajib pajak

3 = cek digit

335 = kode pemungut pajak

000 = Kode cabang 000 berarti kantor pusat, sedangkan kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

Dalam pembuatan PT, akan memperoleh 2 (dua) dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak).

Sedangkan dokumen Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah optional, karena tidak semua pembuatan PT itu wajib menjadi perusahaan PKP.

B.SDM & Organisai

1.Struktur Organisai

1. Fungsional

Organisasi fungsional adalah suatu organisasi yang dimana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh F.W.Taylor.

2. Divisional

Struktur Organisasi Divisional (Divisional Structure Organization) adalah Struktur Organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar dan letak geografis. Organisasi bentuk Divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah keatas,hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk Organisasi Fungsional.

3. Matriks Struktur Organisasi Matriks (Matrix Structure Organization) merupakan kombinasi dari Struktur Organisasi Fungsional dan Struktur Organisasi Divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk Struktur Orgnisasi tersebut. Struktur Organisasi Matriks ini sering juga disebut dengan Struktur Organisasi Proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur Organisasi Matriks ini mengakibatkan terjadinya multi komando dimana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinan yaitu pimpinan di unit kerja Fungsional dan pimpinan proyek. Struktur Organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional.

2.Sistem Penggajian

Pada suatu perusahaan system panggajiannya dapat berbeda tergantung dari peraturan perusahaan tersebut. Pada umumnya system penggajian melihat dari perhitungan UMR yang di jumlakan dengan pengeluaran untuk BPJS kesehatan pada setiap karyawan.

C.Aspek Pemasaran

Barang adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, nama perusahaan dan pengecer, jasa perusahaan dan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.

Usaha yang dilakukan penjual untuk mempersamakan atau meneliti dan menetapkan barang/jasa mana yang sesungguhnya yang akan dibeli pelanggan adalah proses identifikasi

Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar.

Media Promosi berbasis TI dapat berupa iklan yang di publikasinya lewat social media seperti Instagram,Facebook,Youtube,Dll.

D.Aspek Keuangan

Komponen Biaya/Anggaran

Anggaran Produkis

Anggaran Biaya Bahan Baku

Anggaran Biaya Tenaga kerja

Estimasi Biaya/Satuan Biaya

Penyusunan Anggaran Perusahaan

a. Penentuan pedoman anggaran
Anggaran keuangan yang ada di sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan penyusunan anggaran selama setahun yang biasanya dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. Dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh perusahaan biasanya banyak dikenal manajemen puncak didalamnya. Kegiatan manajemen puncak terbagi atas dua kegiatan diantaranya yaitu :

1. Kegiatan penetapan rencana besar perusahaan seperti halnya tujuan, kebaikan dan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran keuangan yang ada.
2. Kegiatan membentuk panitia untuk menyusun anggaran keuangan yang ada di perusahaan.

b. Persiapan anggaran keuangan
Perusahaan membutuhkan waktu persiapan anggaran keuangan perusahaan yang dilakukan setelah aktivitas manajemen puncak. Persiapan anggaran keuangan perusahaan ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga bagian penyusun anggaran akan tetapi juga dibutuhkan kerjasama dengan tenaga keuangan serta tenaga umum yang ada di perusahaan tersebut.

Ketiga tenaga kerja perusahaan tersebut selanjutnya diberikan wewenang untuk melakukan penyusunan anggaran keuangan dengan menggunakan aktifitas penyusunan anggaran berikut ini yaitu :
– Penyusunan anggaran penjualan
– Penyusunan anggaran beban penjualan

– Penyusunan anggaran piutang usaha
– Penyusunan anggaran produksi

– Penyusunan anggaran biaya pabrik
– Penyusunan anggaran persediaan di perusahaan
– Penyusunan anggaran piutang usaha di perusahaan
– Penyusunan anggaran laba rugi

– Penyusunan anggaran neraca kas perusahaan

Penyusunan anggaran keuangan perusahaan tersebut dimaksudkan untuk bisa menjalankan.

Ramalan atas keuangan yang akan dikeluarkan dan didapatkan oleh sebuah perusahaan yang ada. Inilah manfaat dari adanya kegiatan penganggaran dari perusahaan.

c. Penentuan anggaran perusahaan
Tahapan penyusunan anggaran yang ketiga yauitu berupa penentuan anggaran perusahaan. Tahapan yang ketiga ini terdiri atas 3 tahapan yaitu :

1. Perundingan antara masing – masing karyawan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran
2. Melakukan koordinasi dan penelaahan komponen anggaran perusahaan
3. Melakukan pengesahan serta pendistribusian anggaran secara merata
d. Pelaksanaan anggaran

Penyusunan Cash Flow

Arus kas (cash flow) adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.

Menurut PSAK No.2 (2002 :5) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku).

Laporan arus kas (cash flow) mengandung dua macam aliran/arus kas yaitu :

1. Cash inflow
Cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas). Arus kas masuk (cash inflow) terdiri dari:
• Hasil penjualan produk/jasa perusahaan.
• Penagihan piutang dari penjualan kredit.
• Penjualan aktiva tetap yang ada.
• Penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas.
• Pinjaman/hutang dari pihak lain.
• Penerimaan sewa dan pendapatan lain.

2. Cash out flow
Cash out flow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar (cash out flow) terdiri dari :
• Pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lain-lain.
• Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan.
• Pembelian aktiva tetap.
• Pembayaran hutang-hutang perusahaan.
• Pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan.
• Pembayaran sewa, pajak, deviden, bunga dan pengeluaran lain-lain.

Time Value of Money & Tinggkat suku bunga

adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaaan waktu.

Kriteria Investasi

Kriteria investasi digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Untuk mengetahui kriteria tersebut, digunakan analisis finansial. Analisis finansial adalah suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu proyek akan menguntungkan selama umur proyek

Payback Period (Periode Pulang Pokok)

Menurut Abdul Choliq dkk (2004) payback period dapat diartikan sebagai jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan, melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2004) payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas netto (net cash flows).

Menurut Djarwanto Ps (2003) menyatakan bahwa payback period lamanya waktu yang diperlukan untuk menutup kembali original cash outlay.
Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa payback period dari suatu investasi menggambarkan panjang waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Analisis payback period dalam studi kelayakan perlu juga ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha/proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi.
Metode analisis payback period bertujuan untuk mengetahui seberapa lama (periode) investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break even-point (jumlah arus kas masuk sama dengan jumlah arus kas keluar). Analisis payback period dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Dari hasil analisis payback period ini nantinya alternatif yang akan dipilih adalah alternatif dengan periode pengembalian lebih singkat. Penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan guna mengukur seberapa cepat pengembalian modal yang diinvestasikan

2 Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat pengembalian nilai investasi, dihitung pada saat NPV sama dengan nol. Keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan (r).

Rumus yang dapat digunakan dalam IRR adalah:

Dimana:

P1 = nilai persentasi (i) yang menghasilkan NPV positif

P2 = nilai persentasi (i) yang menghasilkan NPV negatif

C1 = NPV positif

C2 = NPV negative

Pencatatan Keuangan Sederhana

1 Arus Kas

2 Laporan Rugi Laba

3 Neraca

Sumber & Refrensi

http://karinarhma.blogspot.com/2016/11/makalah-aspek-keuangan-komponen-biaya.html